Kebijakan menangani COVID 19
(pembatasab sosial berskala besar)
pekanbaru
apasih PSBB .
bagaimanasihn aturan PSBB
dampak psbb itu sendiri.
kalau aturan psbb itu ada,jika dilanggar apa hukuman nya?
apa beda PSBB dengan lockdown?
mari kita memahami apa itu PSBB(pembatasan sosial berskala besar),PSBB merupakan pembatasan kegiatan penduduk dalam suatu wilayah yang sudah terinfeksi virus corona.yang dianggap mampu menanggulangi dan sekaligus mencegah penyebaran virus corona.pembatasan tersebut meliputi peliburan sekolah dan tempat keja,pembatasan kegiatan keagamaan,pembatsan kegiatan ditempat dan fasilitas umum,pembatasan sosial budaya,pembatasan moda transportasi,dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek ketahanan dan keamanan.
psbb tentu berdampak bagi masyarakat,terutama diprovinsi riau.disektor ekonomi pasti itu sangat terasa,apa lagi bagi masyarakat menengah kebawah yang mencari nafkah dari hari ke hari.dengan diterapkan PSBB masyarakat tidak bisa kemana mana untuk mencari pendapatan dan angka pengangguran meningkat.jika pemerintah tidak ambil peduli dan masyarakat merasa tertekan secara psikologis akan ekonomi masyarakat maka PSBBakan gagal.
dan begitu banyak lagi dampak dari PSSB itu sendiri!!!!
psbb diterapakan untuk mengurangi akan penyebaran COVID 19,jika psbb itu tidak di indahkan oleh masyarakat tentu ada hukuman yang layak diberikan.seperti saya lansir dari riau online hukuman selama 3 bulan kurungan "wali kota pekanbaru" bagi yang membuat keremaian.
perbedaan lockdown dengan PSBB :
Jika anda masih kebingungan dengan istilah psbb dan lockdown yang sudah diterapkan diberbagai negara ini. Yuk simak beberapa perbedaan Lockdown dan PSBB berikut ini :
Daerah pertama yang menerapkan PSBB adalah DKI Jakarta. Wilayah di Banten seperti Tangerang Raya dan wilayah Jawa Barat seperti Bogor dan Bekasi akhirnya menyusul ikut PSBB. Alhasil, PSBB di Jabodetabek tidak dimulai bersama-sama.
Hal ini yang menjadi perbedaan dengan lockdown yang diterapkan oleh China, serta banyak negara-negara lain di dunia, yang memberi keputusan lockdown dari pusat, bukan dilimpahkan ke daerah.
Sedangkan PSBB Di Indonesia, transportasi umum masih boleh aktif. Pemerintah hanya membatasi jumlah penumpang, misalnya KRL hanya membatas 60 penumpang per gerbong.
Bahkan, Dua hari setelah lockdown, kendaraan pribadi di Wuhan ikut dilarang. Hanya kendaraan tertentu yang boleh beroperasi. Beda halnya dengan PSBB, di DKI Jakarta penetapan PSBB ini membuat sejumlah transportasi baik umum maupun pribadi untuk mengurangi jumlah penumpangnya 50% misalnya jika penumpang mobil pribadi ada empat orang kini hanya boleh dua orang saja yang berada didalam mobil tersebut.
Untuk PSBB, warga Jakarta masih bebas keluar masuk wilayah ibu kota. KRL yang masih beroperasi juga otomatis dapat mengantar warga Jabodetabek ke berbagai lokasi.
Namun di PSBB, Presiden Joko widodo hanya mengimbau agar masyarakat tidak mudik. Mereka yang tinggal di wilayah PSBB sejatinya masih bisa mudik kecuali berstatus PNS atau pegawai BUMN.
Contohnya negara yang menerapkan lockdown ialah di Wuhan, China lockdown yang diterapkan secara total. Selama diberlakukan lockdown, seluruh warga di kota tersebut dilarang keluar rumah dan semua area publik, seperti mal dan pasar, ditutup.
Selain itu di Italia dan Spanyol, kebijakan lockdown di sana masih memperbolehkan warganya pergi keluar rumah untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari dan membeli obat-obatan. Namun, Untuk PSBB, warga Jakarta masih bebas keluar masuk wilayah ibu kota. KRL yang masih beroperasi juga otomatis dapat mengantar warga Jabodetabek ke berbagai lokasi. PSBB ini memiliki jangka waktu 14 hari, jika wilayah yang terjangkit virus masih dalam zona merah maka status PSBB akan diperpanjang.sumber "cloudhotsid
psbb tentu mempunyai landasan hukum yang jelas seperti peraturan walikota pekanbaru nomor 74 2020 tentang pedoman pelaksanaan psbb.
jika dikaitkan dengan teori dunn yg terdiri dari 6 kriteria,psbb di provinsi riau saya menilai:
1.efektifitas
psbb di provinsi riau bisa dikata kan tidak berhasil.karena banyak keluhan dari masyarakat.
2.efesiensi
untuk hal ini usaha yang dilakukan pemerintah cukup bagus,dengan melakukan lansung turun kelapangan.
3.kecukupan
kecukupan masyarakat atas kebijakan psbb tidak terlalu tinggi,karena banyak hal yang terlewatu oleh pemerintah.seperti yang menimbulkn keramaian.
4.pemerataan
dalam psbb pelayanan tidak efektif.tapi ketidak efektifan itu tidak harus terjadi karena harus dpikirkan jalan keluarnya.
5.responsivivitas
kebijakan psbb banyak mengabaikan kebutuhan masyarakat,seperti pasar sembako murah yang harus diadakan karena efek dari covid 19 ini tenrunya ke sektor ekonomi
6.ketepatan
program dalam menghadapi covid ini tidak terlalu jelas.
psbb tentu berdampak bagi masyarakat,terutama diprovinsi riau.disektor ekonomi pasti itu sangat terasa,apa lagi bagi masyarakat menengah kebawah yang mencari nafkah dari hari ke hari.dengan diterapkan PSBB masyarakat tidak bisa kemana mana untuk mencari pendapatan dan angka pengangguran meningkat.jika pemerintah tidak ambil peduli dan masyarakat merasa tertekan secara psikologis akan ekonomi masyarakat maka PSBBakan gagal.
dan begitu banyak lagi dampak dari PSSB itu sendiri!!!!
psbb diterapakan untuk mengurangi akan penyebaran COVID 19,jika psbb itu tidak di indahkan oleh masyarakat tentu ada hukuman yang layak diberikan.seperti saya lansir dari riau online hukuman selama 3 bulan kurungan "wali kota pekanbaru" bagi yang membuat keremaian.
perbedaan lockdown dengan PSBB :
Jika anda masih kebingungan dengan istilah psbb dan lockdown yang sudah diterapkan diberbagai negara ini. Yuk simak beberapa perbedaan Lockdown dan PSBB berikut ini :
1. Alur Pengajuan PSBB dan Lockdown
Di Indonesia, dengan memberlakukan PSBB yaitu pertama pemerintah dareah tersebut harus mendaftar dulu sebelum ikut PSBB. Selain itu, Pemda daerah terjangkit Virus covid-19 ini juga harus memberikan hasil riset dan presentasi daerahnya agar data yang diajukan sebagai bahan pertimbangan. Hingga akhirnya setelah itu dikaji dan disetujui oleh Menteri Kesehatan Indonesia.Daerah pertama yang menerapkan PSBB adalah DKI Jakarta. Wilayah di Banten seperti Tangerang Raya dan wilayah Jawa Barat seperti Bogor dan Bekasi akhirnya menyusul ikut PSBB. Alhasil, PSBB di Jabodetabek tidak dimulai bersama-sama.
Hal ini yang menjadi perbedaan dengan lockdown yang diterapkan oleh China, serta banyak negara-negara lain di dunia, yang memberi keputusan lockdown dari pusat, bukan dilimpahkan ke daerah.
2. Transportasi Umum
Jika Lockdown membuat Kota Wuhan sepi. Yaitu dengan menutup Transportasi Umum berbagai daerah di wuhan dan di Hubei University segala aktivitas diberhentikan. Maka, dari itu lockdown membuat Kota Wuhan sepi. Hal ini juga membuat para WNI yang terjebak di Wuhan pun sempat kesulitan bila ingin berbelanja.Sedangkan PSBB Di Indonesia, transportasi umum masih boleh aktif. Pemerintah hanya membatasi jumlah penumpang, misalnya KRL hanya membatas 60 penumpang per gerbong.
3. Transportasi Pribadi
Lockdown di Wuhan akibat Virus Corona ini membuat para Polisi bekerja ekstra yaitu dengan menggunakan termometer digital untuk mengukur suhu pengemudi mobil di sebuah pos pemeriksaan gerbang tol di Wuhan, Provinsi Hubei, China,Bahkan, Dua hari setelah lockdown, kendaraan pribadi di Wuhan ikut dilarang. Hanya kendaraan tertentu yang boleh beroperasi. Beda halnya dengan PSBB, di DKI Jakarta penetapan PSBB ini membuat sejumlah transportasi baik umum maupun pribadi untuk mengurangi jumlah penumpangnya 50% misalnya jika penumpang mobil pribadi ada empat orang kini hanya boleh dua orang saja yang berada didalam mobil tersebut.
4. Dilarang Keluar dari Wilayah PSBB
Situasi Wuhan Saat Diisolasi Akibat Virus Corona Anggota milisi mengukur suhu pengemudi mobil di sebuah pos pemeriksaan gerbang tol di Wuhan, Provinsi Hubei, China. Warga Wuhan tidak bisa keluar dari kota mereka ketika lockdown. Akibatnya, orang dari luar Wuhan tak bisa pulang ke daerah asalnya, dan mereka yang berasal dari Wuhan juga tak bisa pulang ke rumah.Untuk PSBB, warga Jakarta masih bebas keluar masuk wilayah ibu kota. KRL yang masih beroperasi juga otomatis dapat mengantar warga Jabodetabek ke berbagai lokasi.
5. Dilarang Mudik
Lockdown di Wuhan dimulai dari awal januari. Kebijakan itu dimulai beberapa hari sebelum Hari Raya Imlek yang jatuh pada 25 Januari. Dengan hari raya imlek yang biasanya dirayakan awal tahun, juga menjadi terganggu karena pemerintah menegaskan agar masyarakat tidak keluar rumah. Selain itu, mudik otomatis terganggu akibat jalur menuju Wuhan ditutup total.Namun di PSBB, Presiden Joko widodo hanya mengimbau agar masyarakat tidak mudik. Mereka yang tinggal di wilayah PSBB sejatinya masih bisa mudik kecuali berstatus PNS atau pegawai BUMN.
Kesimpulan dan Penutup
Banyak sekali yang masih bingung untuk membedakan antara lockdown dan PSBB. Jika Lockdown menonaktifkan segala bentuk kegiatan, baik itu transportasi umum maupun pribadi. Hingga meminimalisir penyebaran virus ini benar – benar diberhentikan dari segala akses.Contohnya negara yang menerapkan lockdown ialah di Wuhan, China lockdown yang diterapkan secara total. Selama diberlakukan lockdown, seluruh warga di kota tersebut dilarang keluar rumah dan semua area publik, seperti mal dan pasar, ditutup.
Selain itu di Italia dan Spanyol, kebijakan lockdown di sana masih memperbolehkan warganya pergi keluar rumah untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari dan membeli obat-obatan. Namun, Untuk PSBB, warga Jakarta masih bebas keluar masuk wilayah ibu kota. KRL yang masih beroperasi juga otomatis dapat mengantar warga Jabodetabek ke berbagai lokasi. PSBB ini memiliki jangka waktu 14 hari, jika wilayah yang terjangkit virus masih dalam zona merah maka status PSBB akan diperpanjang.sumber "cloudhotsid
psbb tentu mempunyai landasan hukum yang jelas seperti peraturan walikota pekanbaru nomor 74 2020 tentang pedoman pelaksanaan psbb.
jika dikaitkan dengan teori dunn yg terdiri dari 6 kriteria,psbb di provinsi riau saya menilai:
1.efektifitas
psbb di provinsi riau bisa dikata kan tidak berhasil.karena banyak keluhan dari masyarakat.
2.efesiensi
untuk hal ini usaha yang dilakukan pemerintah cukup bagus,dengan melakukan lansung turun kelapangan.
3.kecukupan
kecukupan masyarakat atas kebijakan psbb tidak terlalu tinggi,karena banyak hal yang terlewatu oleh pemerintah.seperti yang menimbulkn keramaian.
4.pemerataan
dalam psbb pelayanan tidak efektif.tapi ketidak efektifan itu tidak harus terjadi karena harus dpikirkan jalan keluarnya.
5.responsivivitas
kebijakan psbb banyak mengabaikan kebutuhan masyarakat,seperti pasar sembako murah yang harus diadakan karena efek dari covid 19 ini tenrunya ke sektor ekonomi
6.ketepatan
program dalam menghadapi covid ini tidak terlalu jelas.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar